MAKALAH
PENGANTAR ILMU EKONOMI
KEBIJAKAN FISKAL
Disusun oleh :
Imam
Imroni (361541311063)
Uswatun
Khasanah (361541311037)
Citra
Aprilia A F (361541311073)
Anita
Eka Safitri (361541311070)
Ivan
Anggi Paegestu (361541311048)
Erlyn
Ayu Ningtyas (361541311046)
PROGRAM D-IV AGRIBISNIS
POLITEKNIK NEGERI BANYUWANGI
2015
BAB I
PENDAHULUAN
1.1
Latar belakang
Kebijakan fiskal adalah kebijakan
pemerintah dalam bidang anggaran dan belanja negara yang bertujuan untuk
mempengaruhi jalannya perekonomian. Kebijakan fiskal bukan semata-mata
kebijakan dalam bidang perpajakan, akan tetapi menyangkut bagaimana mengelola
pemasukan dan pengeluaran negara untuk mempengaruhi perekonomian. Kebijakan
fiskal memiliki tujuan yang persis dengan kebijakan moneter. Perbedaan tersebut
terletak pada instrument kebijakan yang diterapkannya, yaitu dalam kebijakan
moneter pemerintah mengendalikan jumlah uang yang beredar, sedangkan dalam
kebijakan fiskal pemerintah mengendalikan penerimaan dan pengeluarannya.
Kebijakan ekonomi suatu negara tidak
bisa lepas dari campur tangan pemerintah, karena pemerintah memegang kendali
atas segala sesuatu yang menyangkut semua kebijakan yang bermuara kepada
keberlangsungan negara itu sendiri. Kebijakan ekonomi sangat beragam dan
bermacam-macam pula kebijakannya. Oleh sebab itu, pemerintah wajib menganut
salah satu kebijakan ekonomi sebagai dasar dalam pengambilan kebijakan
pemerintah. Apapun sistem ekonomi yang dianut pemerintah, maka itulah sistem
ekonomi yang terbaik bagi perekonomian rakyat, meskipun nantinya dalam
perjalanannya memiliki berbagai kelemahan.
Kebijakan ekonomi pasti memiliki
fenomena yang berdampak positif dan negatif, salah satu dampak negatif yang
sering terjadi adalah inflasi. Inflasi merupakan fenomena yang timbul akibat
banyaknya jumlah uang yang beredar, kenaikan biaya produksi, besarnya tarikan
permintaan dari konsumen, dan adanya inflasi tularan dari luar negeri.
Akbiatnya akan mempengaruhi perekonomian didalam negeri dan semakin
bertambahnya pengangguran. Selain dampak negatif kebijakan ekonomi, juga
memiliki dampak positifnya, yaitu memudahkan pemerintah untuk mengatur
perekonomian dan anggaran pembelajaan negara. Sehingga, dengan kebijakan ini
maka hasil yang didapatkan digunakan untuk keperluan didalam negeri dan
keperluan rakyat.
1.2
Rumusan masalah
·
Apa
yang dimaksud dengan kebijakan fiskal?
·
Apa
tujuan kebijakan fiskal?
·
Apa
saja fungsi kebijakan fiskal?
·
Apa
peranan kebijakan fiskal dalam perekonomian?
·
Bagaimana
pengaruh resiko kebijakan fiskal?
1.3
Tujuan
·
Untuk
mengetahui pengertian kebijakan fiskal.
·
Untuk
mengetahui tujuan kebijakan fiskal.
·
Untuk
mengetahui fungsi kebijakan fiskal.
·
Untuk
mengetahui peranan kebijakan fiskal dalam perekonomian..
·
Untuk
mengetahui pengaruh resiko kebijakan fiskal.
1.4
Manfaat
·
Menambah
pengetahuan tentang pengertian kebijakan fiskal.
·
Menambah
pengetahuan tentang tujuan kebijakan fiskal.
·
Menambah
pengetahuan tentang fungsi kebijakan fiskal.
·
Menambah
pengetahuan tentang peran kebijakan fiskal dalam perekonomian.
·
Menambah
pengetahuan tentang resiko kebijakan fiskal.
BAB II
DASAR TEORI
Menurut
Tulus TH Tambunan, menyatakan jika
kebijakan memiliki 2 prioritas, yang pertama adalah mengatasi defisit anggaran
pendapatan dan belanja negara (APBN) dan masalah-masalah APBN lainnya. Defisit
APBN terjadi apabila penerimaan pemerintah lebih kecil dari pengeluarannya.
Kedua adalah mengatasi stabilitas ekonomi makro, yang terkait dengan antara
lain : pertumbuhan ekonomi, tingkat inflasi, kesempatan kerja, dan neraca
pembayaran.
Menurut
Nopirin, Ph. D. 1987, menyatakan bahwa kebijakan fiskal terdiri dari perubahan
pengeluaran pemerintah atau perpajakan dengan tujuan untuk mempengaruhi besar
serta susunan permintaan agregat. Indikator yang biasa dipakai adalah badget
defisit yakni selisih antara pengeluaran pemerintah (dan juga pembayaran
transfer) dengan penerimaan terutama dari pajak.
Menurut
Sadono Sukirno, 2003 menyatakan jika
kebijakan fiskal adalah langkah-langkah pemerintah untuk membuat
perbaha-perubahan dalam sistem pajak atau dalam perbelanjaannya dengan maksud
untuk mengatasi masalah-masalah ekonomi yang dihadapi.
Kebijakan
fiskal dipengaruhi oleh dua variabel utama, yaitu pajak (tax) dan pengeluaran
pemerintah (goverment expenditure). sedangkan variabel utama dalam kebijakan
moneter, yaitu GDP, inflasi, kurs, dan suku bunga. Berbicara tentang kebijakan
fiskal dan moneter berkaitan erat dengan kegiatan perekonomian 4 sektor, dimana
sektor sektor tersebut antaranya sektor rumah tangga, sektor perusahaan, sektor
pemerintah dan sektor dunia internasional/ luar negeri, sebagai berikut :
1.
Sektor rumah tangga (RTK), dimana rumah
tangga melakukan pembelian barang dan jasa yang dihasilkan oleh perusahaaan
untuk komsumsi dan mendapatkan pendapatan berupa gaji, upa sewa deviden, bunga
dll. Kegiatan ekonomi rumah tangga dengan pemerintah adalah menyetor sejumlah
uang sebagai pajak dan penerimaan berupa gaji, bunga, penghasilan balas jasa,
dll. Sedangkan dengan dunia internasional , rumah tangga mengimpor barang dan
jasa dari luar negri untuk memenuhi kebutuhan hidup.
2.
Sektor perusahaaan, kegiatan ekonomi
memiliki hubungan dengan rumah tangga yaitu perusahaan menghasilkan produk
produk berupa barang dan jasa yang dikomsumsi oleh masyarakat dan memberikan
penghasilan dan keuntungan kepada rumah tangga berupa gaji, deviden, sewa,
upah, bunga. Sedangkan hubungan dengan pemerintah, perusahaan akan membayar
pajak kepada pemerintah dan menjual produk dan jasa kepada pemerintah.
Sedangkan hubungan dengan dunia internasional, perusahaan melakukan impor atas
produk barang maupun jasa dari luar negri.
3.
Sektor pemerintah, kegiatan ekonomi yang
berhubungan dengan rumah tangga dimana pemerintah menerima setoran pajak rumah
tangga untuk kebutuhan operasional, pembangunan, dan untuk hubungan dengan
perusahaan , pemerintah mendapatkan penerimaan pajak dari pengusaha dan
pemerintah membeli produk dari perusahaan berdasarkan dana anggaran belanja
yang ada.
4.
Sektor dunia internasional/luar negri,
dimana hubungan rumah tangga adalah dunia internasional menyediakan barang dan
jasa untuk kepentingan rumah tangga. Dan untuk hubungan dengan perusahaan,
dunia internasional mengekspor produk nya kepada bisnis bisnis perusahaan.
Dari
kegiatan 4 sektor perekonomian tersebut dapat disimpulkan jika semua sektor
saling berkaitan satu sama lain dan saling membutuhkan. Jika salah satu sektor
bermasalah maka dapat mempengaruhi sektor yang lainnya.
BAB III
PEMBAHASAN
3.1
Pengertian kebijakan fiskal
Kebijakan fiskal yang sering juga
disebut “politik fiskal” atau “fiscal policy”, biasa diartikan sebagai tindakan
yang diambil oleh pemerintah dalam bidang anggaran belanja negara dengan maksud
untuk mempengaruhi jalannya perekonomian. Oleh karena itu, anggaran belanja
negara terdiri dari penerimaan berupa hasil pengutan pajak dan pengeluaran yang
dapat berupa “goverment expenditure” dan “goverment transfer”, maka sering pula
dikatakan bahwa kebijakan fiskal meliputi semua tindakan pemerintah yang berupa
tindakan pembesar atau memperkecil jumlah pungutan pajak. Memperbesar atau
memperkecil “goverment expenditure” dan atau memperkecil “goverment transfer”
yang bertujauan untuk mempengaruhi jalannya perekonomian.
Kebijakan fiskal adalah kebijakan yang
dilakukan oleh pemerintah dalam rangka mendapatkan dana-dana kebijakan yang
ditempuh oleh pemerintah untuk membelanjakan dananya tersebut dalam rangka
melaksanakan pembangunan. Dengan kata lain, kebijakan fiskal adalah kebijakan
pemerintah yang berkaitan dengan penerimaan atau pengeluaran negara.
Kebijakan fiskal adalah kebijakan yang
dibuat pemerintah untuk mengarahkan ekonomi suatu negara melalui pengeluaran
dan pendapatan pemerintah dalam bidang anggaran belanja negara.
Kebijakan fiskal merujuk pada kebijakan
yang dibuat pemeritah untuk mengarahkan ekonomi suatu negara melalui pegeluaran
dan pendapatan (berupa pajak) pemerintah.
3.2 Tujuan kebijakan fiskal
Tujuan kebijakn fiskal adalah untuk
mempengaruhi jalan nya perekonomian. Hal ini dilakukan dengan jalannya
memperkecil pengeluaran komsumsi pemerintah (G), jumlah transfer pemerintah
(Tr), dan jumlah pajak (Tx) yang diterima pemerintah sehingga dapat mempengaruhi
tingkat pendapatan nasional (Y) dan tingkat kesempatan kerja (N).
Tujuan kebijakan fiskal adalah untuk
mencegah pengangguran dan menstabilkan harga, implementasinya untuk menggerakan
pos penerimaan dan pengeluaran dalam anggaran pendapatan dan belanja negara
(APBN). Dengan semakin kompleknya struktur ekonomi perdangangan dan keuangan.
Maka semakin rumit pula penanggulangan inflasi. Kombinasi beragam harus
digunakan secara tepat seperti kebijakan fiskal, kebijakan moneter, perdagangan
harga.
Adapun kebijakan fiskal sebagai sarana
menggalangkan pembangunan ekonomi bermaksud mencapai tujuan sebagai berikut:
1) Untuk
meningkatkan laju investasi.
Kebijakan fiskal bertujuan
meningkatkan dan memacu laju investasi disektor swasta dan negara. Selain itu,
juga mendorong dan menghambat bentuk investasi berencana disektor publik, namun
pada kenyataannya dibeberapa negara berkembang dan tertinggal terjadi suatu
masalah yaitu dimana langkanya tabungan sukarela, tingkat konsumsi yang tinggi
dan terjadi investasi dijalur yang tidak produktif dari masyarakat negara
tersebut. Oleh karena itu, kebijakan fiskal memberikan solusi yaitu kebijakan
fiskal dapat meningkatkan rasio tabungan inkremental yang dapat digunakan untuk
meningkatkan, memacu, mendorong dan menghambat laju investasi.
2) Untuk
mendorong investasi optimal secara sosial.
Kebijakan fiskal untuk tujuan ini,
dikarenakan investasi jenis ini memerlukan dana yang besar dan cepat yang
menjadi tanggungan negara secara serentak berupaya memacu laju pembentukan
modal. Nantinya investasi optimal secara sosial bermanfaat dalam pembentukan
pasar yang lebih luas, peningkatan produktivitas dan pengurangan biaya
produksi.
3) Untuk
meningkatkan kesempatan kerja.
Untuk merealisasikan tujuan ini,
kebijakan fiskla berperan dalam hal pengelolaan pengeluaran seperti dengan
membentuk anggaran belanja untuk mendirikan perusahaan negara dan mendorong
perusahaan swasta melalui pemberian subsidi, keringanan dan lain-lainnya
sehingga dari pengupayaan langkah ini tercipta tambahan lapangan pekerjaan.
Namun, langkah ini harus juga diiringi dengan pelaksanaan program pengendalian
jumlah penduduk.
4) Untuk
meningkatkan stabilitas ekonomi ditengah ketidakstabilan internasional
Kebijakan fiskal memegang peranan
kunci dalam mempertahankan stabilitas ekonomi menghadapi kekuatan-kekuatan
internal dan eksternal. Dalam rangka mengurango dampak internasional fluktuasi
siklis pada masa boom, harus diterapkan pajak ekspor dan impor. Pajak ekspor
dapat menyedot rejeki nomplok yang timbul dari kenaikan harga pasar. sedangkan
bea impor yang tinggi pada impor barang konsumsi dan barang mewah juga perlu
untuk menghambat penggunaan daya beli tambahan.
5) Untuk
meningkatkan dan mendistribusikan pendapatan nasional
Kebijakan fiskal yang bertujuan
untuk mendistribusikan pendapatan nasional terdiri dari upaya meningkatkan
pendapatan nyata masyarakat dan mengurangi tingkat pendapatan yang lebih
tinggi, upaya ini dapat tercipta apabila adanya investasi dari pemerintah
seperti pelancaran program pembangunan regional yan berimbang pada berbagai
sektor perekonomian.
3.3 Fungsi kebijakan fiskal
Kebijakan
fiskal merupakan kebijakan dalam mengelola keungan negara yaitu yang terdapat
pada pos penerimaan dan pos pengeluaran negara dalam APBN yang merujuk pada
pasal 3 ayat (4) UU No. 17/2003 tentang keuangan negara, kebijakan fiskal
terkait anggaran (APBN) mempunyai fungsi, antara lain:
§ Fungsi
otoritas
Anggaran
negara menjadi dasar untuk melaksanakan pendapatan dan belanja negara pada
tahun yang bersangkutan.
§ Fungsi
perencanaan
Anggaran
negara menjadi pedoman bagi manajemen dalam merencanakan kegiatan pada tahun
yang bersangkutan.
§ Fungsi
pengawasan
Anggaran
negara menjadi pedoman untuk menilai apakah kegiatan penyelenggaraan pemerintah
negara sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.
§ Fungsi
alokasi
Anggaran
negara harus diarahkan untuk mengurangi pengangguran dan pemborosan sumber
daya, serta meningkatkan efesiensi dan efekivitas perekonomian
§ Fungsi
distribusi
Kebijakan
anggaran negara harus memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.
§ Fungsi
stabilisasi
Anggaran
pemerintah menjadi alat untuk memelihara dan mengupayakan keseimbangan
fundamental perekonomian.
3.4
Peranan
kebijakan fiskal dalam perekonomian
Kebijakan
fiskal berperan memengaruhi keadaan perekonomian agar berjalan dengan lebih
baik. Hal ini dilakukan dengan cara memperbesar ataupun memperkecil pengeluaran
pemerintah (G), penerimaan pajak (Tx), dan jumlah transfer oleh pemerintah (Tr)
peranan kebijakan fiskal antara lain sebagai berikut:
1. Menurunkan
tingkat inflasi
Pemerintah dapat mengambil kebijakan fiskal berupa
tindakan memperkecil pengeluaran pemerintah. Hal tersebut, dapat dilakukan jika
pemerintah membatalkan atau menunda proyek-proyek yang telah direncanakan
sebelumnya. Maka, jumlah uang yang beredar akan menurun. Meningkatkan perolehan
pajak merupakan cara yang dapat ditempuh oleh pemerintah. Melalui upaya
menumbuhkan kesadaran pajak masyarakat serta pengenaan tarif pajak yang tinggi
untuk beberapa komponen pajak yang dianggap perlu.
2. Meningkatkan
produk domestik bruto
Pemerintah dapat mengambil kebijakan fiskal yaitu
memperbesar pengeluaran pemerintah (G). Hal tersebut, dapat dilakukan dengan
merencanakan dan melaksanakan proyek-proyek pembangunan yang didanai oleh APBN.
Dengan adanya proyek tersebut, maka akan terjadi permintaan barang dan jasa.
Sehingga, akan mendorong adanya produksi oleh masyarakat.
Kebijakan fiskal lainnya yang dapat meningkatkan
produk domestik bruto adalah peningkatan transfer pemerintah (Tr). Transfer
pemerintah (Tr) dapat berupa bantuan bencana alam, beasiswa pelajar, bantuan
kepada rakyat miskin dan subsidi dapat meningkatkan daya beli masyarakat yang
pada gilirannya meningkatkan permintaan barang maupun jasa, yang akhirnya
mendorong kegiatan produksi oleh pengusaha.
3. Mengurangi
tingkat pengangguran
Mengurangi tingkat pengangguran, pemerintah dapat
mengambil kebijakan fiskal, yaitu memperbesar pengeluaran pemerintah (G) dan
memperbesar transfer pemerintah (Tr) berupa subsidi kepada pengusaha,
pengurangan pajak terhadap pengusaha dan sebagainya. Pengeluran pemerintah
untuk mendanai proyek-proyek pembangunan membutuhkan jasa tenaga kerja, dengan
demikian pengangguran dapat dikurangi.
4. Meningkatkan
pendapatan masyarakat
Pengeluaran pemerintah (G), misalnya proyek
pembangunan jalan, jembatan, gedung pemerintah, pembelian barang berupa
peralatan kantor, rumah sakit, militer memberikan pendapatan kepada masyarakat
karena semuanya itu melibatkan tenaga kerja serta memberikan keuntungan kepada
pengusaha. Penyedia bahan bangunan mendapatkan kentungan saat dilaksanakan
proyek pembangunan. Pedagang peralatan kantor, peralatan rumah sakit, militer
mendapat keuntungan saat pemerintah melakukan pembelian barang.
3.5
Pengaruh
resiko kebijakan fiskal
Resiko fiskal
didefinisikan sebagai potensi tambahan defisit APBN yang disebabkan oleh
sesuatu diluar kendali pemerintah. Pengungkapan resiko fiskal dangat perlu
untuk empat tujuan strategis, yaitu:
1). Peningkatan kesadaran seluruh
pemangku kepentingan (stakeholder) dalam pengelolaan kebijakan fiskal.
2).
Meningkatkan keterbukaan fiskal.
3).
Meningkatkan tanggung jawab fiskal
4).
Menciptakan kesinambungan fiskal
Resiko
fiskal dikelompokkan dalam empat kategori utama, yaitu:
1. Resiko
ekonomi makro
Penyusunan
APBN indikator-indikator ekonomi makro yang digunakan sebagai dasar penyusunan
adalah pertumbuhan ekonomi, tingkat inflasi, suku bunga sertifikat Bank
Indonesia, nilai tukar rupiah, harga minyak mentah Indonesia dan lifting minyak.
Secara umum sumber resiko fiskal yang dihadapi oleh APBN terutama berasal dari
dua resiko utama, yakni:
a. Inflasi
Pemerintah
memperoyeksikan angka inflasi tahun 2014 sebesar 5,3 % lebih rendah dari
tingkat inflasi pada tahun 2013, yang mencapai angka yang cukup tinggi yaitu
sebesar 8,3 %. Sementara pada tahun 2015, BI (bank Indonesia) sudah menetapkan
besaran inflasi sekitar 4,4 % atau berada pada kisaran rentang sasaran inflasi
yang telah ditetapkan sebesar 4,0 ± 1,0 %.
b. Harga
Minyak
Pemerintah memerintahkan
harga minyak berkisar antara US$ 105 per barel s/d US$ 95 per barel, angka tersebut
sejalan dengan penurunan harga minyak dipasaran dunia.
2. Resiko
utang dinamika ekonomi makro.
Pengelolaan
resiko utang diperlukan agar target pembiayaan utang dapat diperoleh dengan
biaya yang wajar dan tidak menimbulkan penumpukkan beban utang yang tidak
terkendali pada masa yang akan mendatang. Pada dasarnya resiko utang terdiri
dari empat, antara lain:
1).
Resiko pasar
Terdiri dari resiko nilai tukar, resiko tingkat
bunga dan resiko likuiditas yang timbul sebagai akibat dari ketikpastian
kondisi pasar keuangan yang dinamis. Resiko nilai tukar terutama berasal dari
utang memlaui penjaman luar negeri, sedangkan resiko tingkat bunga bersumber
dari pinjaman luar negeri berbasis LIBOR dan SBN berbasis SBI 3 bulan.
2).
Resiko operasional
Resiko operasional adalah resiko yang
disebabkan oleh kegagalan pada orang, proses bisnis dan sistem diunit terkait.
Serta yang ditimbulkan oleh aspek ilegal. Resiko ini antara lain dapat berupa
gagal bayar akibat kelalaian manusia untuk kegagalan sistem yang berdampak pada
penurunan sorvereign credit rating.
3).
Resiko reputasi
Resiko reputasi merupakan resiko
penurunan kredibilitas pengelolaan utang dari sudit pandang investor dan lender
yang disebabkan oleh rendahnya tingkat kepastian dan konsistensi penerapan
strategi pengelolaan utang.
3. Kewajiban
kontijensi pemerintah pusat
Kewajiban
kontijensi merupakan kewajiban potensial yang timbul dari peristiwa masa lalu
dan keberadaannya menjadi pasti dengan terjadinya suatu peristiwa atau lebih
pada masa datang yang tidak sepenuhnya berada dalam kendali pemerintah.
Kewajiban kontijensi pemerintah pusat yang menjadi resiko fiskal bersumber dari
pemberian dukungan dan/atau pinjaman pemerintah atas proyek-proyek
infrastruktur, kewajiban yang timbul akibat program pensiun dan tabungan hari
tua pegawai negeri.
4. Desentralisasi
fiskal
Kebijakan
desentralisasi fiskal dilakukan dengan tujuan untuk mempercepat terwujudnya
kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran
serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan
prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan, dan kekhususan suatu
daerah dalam sistem Negara Republik Kesatuan Indonesia. Dalam hal
pelaksanaannya, penerapan kebijakan ini selain menghasilkan hal-hal positif
sebagaimana yang diharapkan ternyata juga berpotensi menimbulkan resiko fiskal.
Resiko fiskal dari desntralisasi fiskal diantaranya bersumber dari kebijakan
daerah, tunggakan pemerintah daerah atas pengembalian penerusan pinjaman dari
luar negari dari rekening pinjaman daerah serta pengalihan pajak pusat menjadi
pajak daerah.
BAB
IV
PENUTUP
1. Kesimpulan
Kebijakan
ekonomi memiliki peran yang sangat penting dalam suatu tatanan negara sebagai
penstabilan ekonomi. Pemerintah menjalankan kebijakan fiskal adalah dengan
maksud untuk mempengaruhi jalannya perekonomian, atau dengan kata lain,
kebijakan fiskal pemerintah berusaha mengarahkan jalannya perekonomian menuju
keadaan yang diinginkannya. Sehingga, dengan adanya kebijakan fiskal ini
pemerintah berharap dapat mengendalikan dan mengawasi keadaan ekonomi.
DAFTAR PUSTAKA
Ferry, Prasetyia. 2011. Rekonstruksi
Sistem Fiskal Nasional Dalam Bingkai Konstitusi. Journal of Indonesian Applied Economics. 5(2): 141-156.
Kementrian
keuangan (kemenkeu). http://www.kemenkeu.go.id/wide/apbn2015
Purjono. 2014. Widyaiswara Madya di Pusdiklat Bea dan Cukai.
Reksoprayitno, Soediyono. 2000. Pengantar Ekonomi Mikro Edisi 6. Hal
97-98. Yogyakarta.
Samuelson, Paul A and William D.
Nordhaus. 1992. Makroekonomi edisi
keempat belas. Hal 344-353. Jakarta. Erlangga
Surjaningsih, Ndari, G. A Diah Utari, et
al. 2012. Dampak Kebijakan Fiskal Terhadap Output dan Inflasi. Buletin Ekonomi Moneter dan Perbankan.
0 komentar:
Posting Komentar